Perkuat Evaluasi Layanan Sengketa Pemilu 2024, Bawaslu dan KPU Mandailing Natal Gelar Pertemuan Koordinasi

MANDAILING NATAL – Dalam upaya mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum pada Pemilu dan Pemilihan 2024, dilaksanakan pertemuan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal. Rabu (14/10)

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Survei Responsivitas Peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Survei tersebut pada utamanya menyasar partai politik yang memiliki pengalaman aktual dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan 2024.

Dalam skema evaluasi ini, KPU ditempatkan sebagai informan dan stakeholder pendukung guna memberikan perspektif kelembagaan dari sudut pandang penyelenggara. Informasi yang dihimpun meliputi dinamika proses sengketa, efektivitas komunikasi, hingga pola koordinasi antarlembaga. Data dari KPU ini dianalisis secara deskriptif terpisah untuk memperkaya pembacaan temuan utama, tanpa diperhitungkan dalam skor kuantitatif maupun response rate responden partai politik.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan profesional tersebut dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Asrizal Lubis, S.Th.I, serta Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal, Ikhsan Matondang. Turut mendampingi dalam kegiatan ini jajaran Staf Sekretariat dari Bawaslu maupun KPU Kabupaten Mandailing Natal.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Mandailing Natal, Asrizal Lubis, menyampaikan bahwa pelibatan KPU sangat penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berimbang. Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh proses penyelesaian sengketa proses di wilayah Mandailing Natal dapat terpotret secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagai bahan perbaikan tata kelola sengketa pemilu di masa mendatang.

Penulis dan Foto : Humas Bawaslu Madina

Editor : Bambang Saswanda, S.I.Kom