Bawaslu dan Dinas PMD Kabupaten Mandiling Natal KoordinasiNetralitas Perangkat Desa

Bawaslu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan koordinasi terkait netralitas perangkat desa dalam menyongsong Pilkada Serentak 2024.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Madina tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Irsal Pariadi, S.STP, Ketua Bawaslu Madina, Ali Aga Hasibuan, M.H, Anggota Bawaslu Madina, Bambang Saswanda, S.Ikom, Muhamamad Amin, M.Si. Kamis (27/06).

Kepala Dinas PMD Madina, Irsal Pariadi menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Madina dalam rangka menciptakan Pilkada  yang adil dan berintegritas. Pihaknya juga berharap Pilkada di Madina dapat berjalan aman dan kondusif.

"Kami mendukung penuh upaya pengawasan pemilu di Madina, siap berkoordinasi selanjutnya terkait hal-hal yang menyangkut perangkat desa terutama netralitas perangkat Desa," ujar Irsal Pariadi.

Irsal juga menuturkan, dinamika Pilkada di Madina menuntut koordinasi parpihak yang maksimal, sehingga pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Madina.

"Kami berharap ada koordinasi berkesinambungan, tentu juga akan membangun kerjasama ke depan terutama dalam hal informasi dan peran-peran strategis menciptakan Pemilu damai," ujar Irsal.

Ketua Bawaslu Madina, Ali Aga Hasibuan, menyambut baik kordinasi Bawaslu dan PMD Pemkab Madina. Menurut Ali Aga, koordinasi ini sangat mendukung upaya pencegahan ke depan terkait netralitas Perangkat desa di Madina.

"Kami menyambut baik kunjungan inj, setelah ini kami yang akan berkunjung ke Dinas PMD. Dengan koordinasi ini memudahkan kami ke depan dalam upaya pengawasan," jelas Ali Aga.

Ali Aga juga menuturkan selama ini bangunan kerjasama jajaran Bawaslu dengan Perangkat desa di Madina berjalan cukup baik, terutama koordinasi terkait data-data penduduk di tahapan Pemutakhiran data pemilih saat ini.

"Kami sangat terbantu dengan berjalan baiknya koordinasi kepala desa dengan jajaran PKD di tingkat desa kelurahan, begitu juga dengan Panwascam dan Camat, ini menjadi modal utama pengawasan Pilkada serentak 2024 ini," tegas Aliaga